PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA ILLEGAL LOGGING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
(NOMOR 1650 K/PID.SUS/2018 )

UPT. PERPUSTAKAAN Universitas Esa Unggul Kampus Emas UEU - Jakarta Barat
Phone	:	021-5674223, ext 282
Fax	:
E-mail	:	[email protected]
Website	:	http://library.esaunggul.ac.id
Support (Customer Service) :
[email protected]

Welcome..guys!

Have a problem with your access?
Please, contact our technical support below:

LIVE SUPPORT

Astrid Chrisafi

! ATTENTION !

To facilitate the activation process, please fill out the member application form correctly and completely

Registration activation of our members will process up to max 24 hours (confirm by email). Please wait patiently

Still Confuse?
Please read our User Guide

UEU » Undergraduate Theses » Hukum
Posted by [email protected] at 03/12/2020 10:00:46 • 1257 Views

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (NOMOR 1650 K/PID.SUS/2018 )

Created by :
FATMINAH DWIKY PUTERI SWARDIANA ( 20160401061 )

Subject:	HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL
Alt. Subject :	LAW CRIMINAL ILLEGAL
Keyword:	penegakan hukum illegal loging hukum pidana

Description:

Saat ini Indonesia termasuk Negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia, mencapai sekitar 680.000 hektar per tahun, yang mengakibatkan Indonesia kehilangan keanekaragaman hayati yang cukup besar dan menghasilkan emisi gas rumah kaca tertinggi ketiga di dunia. Deforestrasi mulai menjadi masalah serius pada tahun 1997. Saat itu terdapat konsesi pembalakan hutan (illegal logging), yang awalnya bertujuan untuk mengembangkan system produksi kayu dan akhirnya terus melaju menuju degradasi hutan yang serius. Dalam Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/ atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar. Ketentuan pidana mengenai kejahatan illegal logging juga telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa: �Orang perseorang yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf k dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sediit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).� Kemudian pada ayat (4) huruf a, menyatakan bahwa: �Korporasi yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/ atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar vi i sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Contributor	:	Much Nurachmad,ST,SH,M.Hum
Date Create	:	03/12/2020
Type	:	Text
Format	:	PDF
Language	:	Indonesian
Identifier	:	UEU-Undergraduate-20160401061
Collection ID	:	20160401061

Source :
Undergraduate Theses of Law

Relation Collection:
Fakultas Ilmu Hukum

Coverage :
Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Rights :
@perpustakaan Universitas Esa Unggul 2020

Publication URL :
https://digilib.esaunggul.ac.id/penegakan-hukum-terhadap-pelaku-tindakpidana-illegal-logging-dikaitkan-dengan-undangundang-nomor-18-tahun-2013-tentang-pencegahan-dan-pemberantasan-perusakan-hutannomor-1650-kpidsus2018-17426.html

[ Free Download - Free for All ]